RAPAT KOMISI IX DENGAN MENKES


Ribka Tjiptaning (pimpinan rapat/F-PDIP): Baik silahkan dimulai.

Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih:
*membacakan paparannya.

Ribka Tjiptaning:
Baik, terima kasih. Saya senang kalau program unggulannya, Jamkesmas dan Jamkessal, bukan RS International. Karena ini uang rakyat.

Arif Minardi (F-PKS):
Pagu indikatif yang ada,hanya meningkat 300 jutaan. Untuk Jamkesmas, sudah disetujui untuk seluruh masyarakat bisa discover 2011/2012. Tap MPR memutuskan 5 persen untuk kesehatan. Untuk jamkesmas 15 ribu/bulan. Kemarin di Ciamis, ada yang sakit ditolak ke RSUD-nya, dan meninggal di rumah. Faktanya di lapangan, untuk mendapatkan SKTM, bertarung dengan lurahnya. Ada tokoh yang bekerja, sakit tak bekerja, minta SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) ditolak. Saya, kalau harus ngemis-ngemis, males juga. Tolong kalau ada klaim segera diproses. Pelayanan untuk yang miskin, mengecewakan. DIrektur sudah bagus, tapi bawahan memperlakukan beda. Kalau bisa, anggaran Jamkesmas ditambah. Jangan bertele-tele, yang tidak daftar di Jamkesmas ditolak.

Adinajani H Mohdi (F-PD):
Saya pikir harus ada skala prioritas pendanaan. Jampersal, sangat saya apresiasi. Bagaimana bila orang akan melahirkan greatis terus, bagaimana bila ada pembatasan. Saya pernah ketemu, anak 15 istrinya satu, dia tukang becak.

Dian Syakhroza (F-PD):
Saya pantau di pelosok, ada yang merasakan, ada yang belum. Ada yang harus diperbaiki, diperluas dan disempurnakan. Terutama masalah Jamkesmas, pada umumnya sudah merasakan, tapi yang tinggal dipelosok dan tidak punya KTP, tidak merasakan hal itu. Terutama Jampersal, perlu kerjasama dengan BKKBN, banyak laporan yang dibuat dikembalikan karena butuh laporan yang bagus. Di Bengkulu Utara banyak , perlu dicukupi listrik dan fasilitas air bersih. Dalam kesimpulan ingin bisa rapat gabungan dengan Menteri ESDM dan PU, agar kebutuhan listrik dan air bersih tercukupi.

Aditya Anugrah Moha (F-PG):
Kesiapan provinsi, mana saja yang sudah siap. UU Otonomi Daerah sudah mengatur untuk bisa atur wilayahnya sendiri. Apakah ada korelasi? Soal Road Map, bagaimana dengan daerah Indonesia timur. Soal Jampersal, saya menemukan kasus aborsi. Seperti diketahui Indonesia menyumbang angka kematian tertinggi di Asia Tenggara, bagaimana sistem monitoringnya?

Rieke Dyah Pitaloka (F-PDIP):
Data BPS, 31 juta orang miskin, maka Jamkesmas, 76,4 juta jiwa. Yang ingin saya tanyakan, mengapa banyak orang yang harusnya dapat tapi tidak dapat. Dijawab, datanya mengacu pada 2008. Ini tentunya pasti ada pergeseran, apakah sudah ada data yang baru? Penerima Jamkesmas, ada kota kabupaten yang diberi tanda bintang. Saya minta data tertulis data penerima Jamkesmas. Begitu juga data penerima Jamkesda.

Mardiana Indraswati (F-PAN):
Jampersal, di Banyuasin, tidak ada perawat yang tahu Jampersal, kecuali direkturnya. Perlu disosialisasikan dengan merata. Saya setuju dibarengi oleh BKKBN. Jamkesmas, sebanyak-banyaknya kita harus fokus pada RS tanpa kelas, dan itu menjadi promosi Kementrian saat ini.

Indrawati Sukadis (F-PD):
Klaim Jampersal juga harus baik. Soal SDM, kita masih kekurangan SDM, apa kebijakannya? Yang terasa di daerah.

Okky Asokawati (F-PPP):
Bagaimana skema Jampersal melawan mind set masyarakat yang kebanyakan berpikir mumpung dibiayai. Soal tempat tidur, dan SDM, di Jakarta saja, masih banyak yang kurang, bagaimana dengan daerah lain. Soal biaya persalinan normal, IBI, Persatuan RS Swasta dll diikutsertakan, untuk mengetahui apakah tarif Jampersal itu cukup menarik atau tidak. Soal universal coverage, perlu ada persamaan benefit pakage? Kendala apa yang ditemui untuk itu.

Hernani Hurustiati (F-PG):
Saya ingin mengetahui garis besar, apakah bisa mencapai 50 persen? Kalau memang perlu ditingkatkan, mungkin Panggar bisa melakukan push untuk menkeu menambah Pagu Anggaran. Masalah Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Dari 293 miliar akan ditingkatkan, untuk penambahan puskesmas yang belum mendapatkannya. Saya dengar, perolehan dananya tidak sama, tergantung luas desa. UU Tenaga Kesehatan sedang digodok, kapan akan selesai? Karena Komisi IX juga membuat UU Keperawatan.

Sri Rahayu (F-PDIP):
Saya ingin tanya data, 2010 berapa? 2011 berapa? Pengguna jamkesmasnya. Informasi Askes, penggunana jamkesmas tidak banyak. Bagaimana menemuhi target, bila tenaga kedokteran kurang. Soal Jampersal, apakah dana itu sudah cukup dengan mempertimbangkan kebutuhan lain disamping kelahiran. Apa pertimbangan pemberian dana Jampersal tiap wilayah. Soal program 400 ribu bed.

Endang Agustini (F-PG):
Soal Talasemia, mengalami kesulitan anggaran, bagaimana azas manfaat betul menyentuh dan tanpa kecuali. Siapa yang mengurus bebas pajak? Saya pernah check up di RS. Mintoharjo pada 2 Mei, sampai sekarang belum ada hasilnya. Kalau VVIP seperti itu, bagaimana dengan Jamkesmas dan Jamkesda? Soal sasaran strategis 2012 di bidang anggaran, apa skala prioritasnya? Apa targetnya bila tidak berhasil? Bagaimana mekanisme di daerah? Perlu adanya reward and punishment, agar ada progress ke depan. Soal roadmap kelembagaan, apakah bila sensus dilakukan oleh BPS atau BKKBN? Strategi apa yang harus dilakukan bila BPJS sudah benar-benar ada? Yang terakhir, bagaimana peran dukun bayi?

Martri Agung (F-PKS):
Terkait pengesahan UU BPJS. Proses akselerasi Kemenkes dengan BPJS seperti apa? Soal pelibatan swasta, soal 400 ribu bed,bagaimana pembagiannya? Bagaimana bila ada yang tidak melayani, harusnya ada RS yang mendapatkan punishment bila tidak melayani. Harusnya sudah mulai ada program alternative. Saya sudah mendengar adanya keluhan masalah perizinan. Di satu sisi perlu ada back up, tapi di sisi lain ada perizinan untuk RS di era otonomi ini.

Ledia Hanifa Amalia (F-PKS):
Saya ingin fokus pada arah kebijakan di 2012. Pertama, untuk peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita. Sayangnya, belum ada evaluasi tertulis BOK, belum pernah terjawab apa alasan BOK ditingkatkan. Bagaimana efisiensinya dll. Daerah mana yang terbaik, dan yang baik ituukurannya bagaimana. Terkait Jampersal, masih ada lubang-lubang. Bagaimana antisipasi agar tidak semua melahirkan di RS rujukan. Harus ada pembicaraan dengan RS daerah. Bagaimana dengan jasa medic, yang tidak ada di puskesmas, harus dipikir adanya insentif untuk itu. Pengendalian penyakit menular akan diarahkan seperti apa? Soal persiapan SDM kesehatan, bagaimana penangananya.

Abdul Azis Suseno (F-PKS):
Ada program yang dikurangi, Penelitian dan Riset Kesehatan yang dikurangi anggarannya. Bagaimana dampaknya bagi kesehatan ke depan? Pengembangan SDM juga turun, program apa yang akan dihemat, dan dampaknya bagi tenaga kesehatan?

Verna Gladies Ingkiriwang (F-PD):
Untuk perangkat kesehatan sudah mulai tahu soal Jampersal, mungkin bisa dimaklumi, ini program baru dan belum tersosialisasi dengan baik. Tapi masyarakat sudah skeptic, apa langkah-langkah untuk membuat masyarakat tidak lagi skeptic lagi, dan mungkin perlu adanya anggaran untuk sosialisasi.

Surya Chandra Suropaty (F-PDIP):
Perlu ada persamaan pengertian universal coverage, agar sama persepsinya. Kalau bisa dibuat dalam bahasa Indonesia agar masuk ke UU. Tahun 2015, adalah target ambisiius, karena untuk setiap orang. Tapi, kalau paradigmanya tidak berubah, berdasarkan jumlah orang. Dalam slide disebutkan ada kalimat ‘sesuai BPJS’, itu maksudnya apa?

Hang Ali Saputra Syah Pahan (F-PAN):
Soal RS, di satu sisi ada keluhan soal kesehatan, di sisi lain ada kesehatan yang Cuma jadi symbol. Ada daerah yang justru inefisiensi besar-besaran, mengapa seperti ini? Ternyata persoalannya tak ada dokter, alat-alat juga tidak memadai dll. Juga soal sosialisasi Jamkesmas, yang tidak merata. Bagamana bila juklak dan juknisnya dibuat dulu, agar program ini bisa maksimal.

Chusnunia (F-PKB):
Soal kesehatan reproduksi, berapa anggarannya? Laporan kerjasama dengan ormas lain bagaimana? Soal Jamkesmas, apakah ada data penerima dengan alamat? Karena di Manado penyebarannya tidak merata. Soal gizi buruk, justru di Depok di Jakarta tentang kasus gizi buruk. Bisakah program itu dimasifkan kembali? Bisakah menggandeng pihak lain. Ada kasus penelantaran di RS Fatmawati, setelah 12 jam hanya ditangani dengan diberi antibiotic dan invusnya tidak diganti.

Supriyanto (F-Gerindra):
Niat baik pemerintah harus ada wadahnya, termasuk soal peningkatan RS, karena bila tidak ada wadhnya tidak akan ketemu, seperti penambahan jumlah tempat tidur.

Ribka Tjiptaning:
Jumlah bed saat ini masih kurang, dikeroyok banyak program seperti jamkesmas, jamkeskin, jampersal dll. Juga ada RS di Kediri, Jawa Timur yang menolak pasien HIV. Baiklah, silahkan dijawab.

Endang Rahayu Sedyaningsih:
Baik. Khusus soal Jampersal, juknisnya selesai tidak 1 januari, saat dicanangkan, juknis sudah keluar. Meski kami akui, juknis masih ada yang belum jelas. Upaya kita, membuat buklet, upload di website, tapi saat raker kepala dinas sudah tahu, karena sudah pernah disosialisasikan. Juga melalui media massa, dan bila kunjungan ke daerah. Intinya, kami mohon bantuan, bila ada kunjungan DPR ke daerah, juga ikut mensosialisasikan program Jampersal. Juga untuk wartawan. Hingga 2012, banyak yang menggunakan.

Tapi, tahu saja tidak cukup, prosesnya juga harus diperbaiki. Proses klaim (RS ke Dinas Kesehatan), bagaimaan kita mengetahui? Dengan jumlah penduduk, dan angka kelahiran kasar. Jamkesmas sudah ada jaminan kelahiran, nivas dll, makanya jamperal menjamin yang belum dijamin oleh Jamkesmas. Bagaimana dengan dukun bayi? Kemenkes tidak menganjurkan persalinan ditolong oleh dukun. Dukun bersaling tetap dianggap sebagai mitra, karena dukunlah yang melakukan perawatan kepada si ibu. Dukun-dukun ada yang mendapat honor dari Jampersal. Tapi, kami tidak menganjurkan kelahiran ke rumah.

Keanggotaan Jamkesmas, masih mengacu BPS 2008, tapi, juli-nov 2011, dari kantor Wapres ada upaya menyatukan data tsb. Ada permintaan untuk mengupdate data. Caranya layer by layer. Untuk itu jumlah anggarannya kami pertahankan, dan minta tambahan. Soal talasemia, kita sedang upayakan, supaya ada keringanan dan bebas pajak, hingga biaya bisa ditekan.

Arif Minardi:
Interupsi. Soal kelas III yang akan dibebaskan, bagaimana?

Endang Rahayu Sedyaningsih: Baik, itu sedang diupayakan. Soal SKTM juga.

Arif Minardi:
Interupsi, banyak dinas yang menolak, perlu ada interuksi dari Kemenkes untuk itu.

Sri Rahayu:
Interupsi. Menambah sedikit, bagaimana dengan hari Sabtu dan Minggu, juga perlu diperhatikan.

Endang Rahayu Sedyaningsih:
Kalau seperti ini sudah merambah ke universal coverage. Kita ikuti saja UU SJSN, bahwa orang yang mampu itu yang mengiuran. Karena itu akan kesulitan, karena kadang keputusan untuk mengiur dan tidak mengiur itu datang belakangan, ada orang mampu yang ketika berhadapan dengan obat yang mahal, juga akhirnya mengaku miskin. Walau pun ada BPJS, mungkin nantinya juga aka nada kesulitan untuk soal iuran. Ini memang sedang mencari, bahkan di Negara eropa pun, tidak bisa universal coverage.

Anggaran untuk Jamkesmas dan Jampersal, kami inginkan naik, tapi itu bukan yang utama. Kami inginkan pemberdayaan masyarakat, diusahakan naik. Apakah melibatkan swasta dan ormas dll, jawabnya: Iya. Walau pun promotif dan prefentif sejak awal sudah dikatakan, tapi kuratifnya juga terus diperbaiki, masyarakat dan pemerintah.

Rieke Dyah Pitaloka:
Masukan. Kalau media massa yang dipilih juga harus berbeda, dan baiknya pakai media local dan radio local.

Ribka Tjiptaning:
Baik, sampai pada kesimpulan.